PALEMBANG – Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Nusantara Sumatera Selatan menggelar aksi intimidasi damai di depan Gedung DPRD Sumsel, Senin (01/09/2025).
Mereka menyuarakan tujuh tuntutan utama yang dianggap sebagai bentuk kepedulian terhadap krisis demokrasi, keadilan sosial, dan maraknya ketimpangan kebijakan di Indonesia.
Dalam aksi yang menjadi sorotan publik tersebut, massa aksi berasal dari sejumlah kampus ternama di Sumsel, antara lain: UIN Raden Fatah, Universitas Taman Siswa, Universitas IBA, Universitas Sjakhyakirti, Universitas Sanz Magnatya, Politeknik Prasetya Mandiri, Universitas Siguntang Mahaputra, serta STIA P-ADS.
Mereka menjadi kelompok mahasiswa pertama yang tiba di gerbang Gedung DPRD Sumsel pada pagi hari, dengan membawa berbagai spanduk dan orasi yang menyuarakan keresahan rakyat terhadap kondisi nasional saat ini.
Tujuh Tuntutan BEM Nusantara Sumsel:
- Mahasiswa menilai kebijakan menaikkan tunjangan DPR sangat tidak etis di tengah pengungkapan efisiensi anggaran negara. Mereka menuntut agar izin tersebut dibatalkan.
- RUU Perampasan Aset dinilai penting sebagai langkah serius pemberantasan korupsi. Mahasiswa mendesak DPR segera mengesahkan RUU tersebut demi efek jera terhadap para koruptor.
- Para mahasiswa menilai DPR saat ini tidak berpihak kepada rakyat. Mereka mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan transparansi anggaran DPR.
- Meyoroti tindakan represif aparat, mahasiswa meminta agar persyaratan penerimaan anggota Polri dievaluasi agar menghasilkan polisi yang lebih humanis dan profesional.
- Banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan aparat menjadi dasar mahasiswa menuntut pencopotan Kapolri.Mereka menilai pimpinan Polri saat ini gagal menjaga profesionalisme institusi
- Mahasiswa menuntut agar pemerintah mengutamakan kesejahteraan guru sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Mereka menolak segala bentuk pembungkaman terhadap media dan menuntut agar kebebasan pers dikembalikan sebagaimana mestinya
Koordinator aksi, Bima, menyatakan bahwa aksi ini murni sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara damai. Ia mengapresiasi sikap terbuka DPRD Sumsel yang menerima perwakilan massa.
“Kami datang kesini untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan kami secara damai. Alhamdulillah kami langsung diterima oleh perwakilan anggota DPRD Sumsel,” ungkap Bima di sela aksi.
Sementara itu, Ilham, Koordinator Daerah BEM Nusantara Sumsel, menyoroti keputusan DPR menaikkan tunjangan di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih, serta lemahnya keberpihakan DPR terhadap rakyat.
“Kebijakan ini mencederai rasa keadilan masyarakat. Belum lagi tindakan represif aparat yang semakin meremehkan dan telah memakan banyak korban jiwa,” tegas Ilham.
Aksi ini menjadi salah satu suara penting dari kalangan intelektual muda terhadap berbagai persoalan bangsa. Dengan tetap menjaga dan menjunjung tinggi nilai demokrasi, mereka berharap pemerintah dan wakil rakyat tidak abai terhadap aspirasi publik.(Rizal)
