OKU TIMUR – Beberapa Kepala Desa di OKU Timur keluhkan setoran balik dana desa sebesar Rp 21.000.000, ke Kabupaten OKU Timur dengan Dugaan untuk memberi Kapolres, Kajari, dan lain-lain.
Kepala Desa mengadu uang yang di setoran Untuk Kabupaten tersebut tidak bisa di RAB kan, juga bagai mana cara kepala desa mengembalikan uang sebesar Rp. 21.000.000 tersebut kalau tidak bisa di RAB kan.
Saat awak media menyambangi kediaman salah satu Kepala Desa yang ada di Kabupaten OKU Timur, mengatakan kepada awak media,” Kami ini jadi kepala desa serba salah, setiap Dana Desa Turun bunyinya kami dapat Dana desa, tapi perlu kamu ketahui, jadi anggaran turun dari Pusat, kami di wajibkan setor balik ke kabupaten sebesar Rp. 21.000.000; perdesa, belum lagi untuk pelatihan, pelatihan nya saja kami di suruh setor Rp 14.000.000, yang berangkat operator sama kades, untuk pelatihan ke Yogyakarta di bulan april nanti sudah kita bayar sebesar Rp.24.000.000, yang berangkat operator sama kades, belum lagi yang lain-lain.
Bahkan Kepala Desa tersebut mengatakan jika di kecamatan BP Peliung, itu mereka setor Rp. 28.000.000; perdesa, ya mungkin sisanya buat ngebangun kantor camat yang terbakar itu kali, jelasnya.
Awak media menanyakan uang yang di setor balik ke kabupaten sebesar Rp 21.000.000 tersebut di peruntukan untuk apa, dan siapa yang mengambilnya?.
Kepala Desa tersebut mengatakan,” uang tersebut kata nya untuk ngasih Kapolres, Kajari, dan Lain-lain, itu kita setornya ke ketua forum, ketua forum ngasih ke Kadin PMD, tegas Kades.
Lanjut Kepala Desa,” tidak jadi masalah dana tersebut mau untuk apa? Yang penting, berapa uang yang dikeluarkan dan keperluannya untuk apa? bisa kami RAB kan, jadi kami gak pusing, kayak pelatihan kemarin, walaupun pun habis berapa-berapa gak jadi masalah bisa kami RAB kan, lah kalau yang ini Rp. 21.000.000; gak bisa kami RAB kan, juga bagai mana cara kami mengembalikan uang tersebut kalau tidak memainkan data, mau pakai uang pribadi, lagian gaji kepala desa aja abis buat kondangan sana sini, jelas kades ke awak media.
Menyikapi permasalahan ini berharap kepada Bupati dan Wakil Bupati OKU Timur, APH dan instansi terkait harus bertindak tegas dalam menangani permasalahan ini agar tidak ada permasalahan di kemudian hari. (rls)
